SEJARAH SINGKAT PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN DI INDONESIA

Pendidikan kepramukaan di Indonesia merupakan salah satu segi pendidikan nasional yang penting, yang merupakan bagian dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia.

Oleh karena itu, sejarah kepramukaan di Indonesia perlu kita pelajari, yaitu dengan maksud :

1.       Agar mengetahui proses pembentukan dan perkembangannya dan mengetahui pula peranan apa yang dilakukan dalam perjuangan bangsa Indonesia.

2.       Agar mengetahui dan menginsyafi kedudukan kepramukaan dalam hubungan dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia.

3.       Agar dapat memahami kebijakasanaan dalam menyelenggarakan usaha pendidikan kepramukaan di Indonesia.

Sejarah Gerakan Pramuka di Indonesia

Pada tahun 1908 Mayor Jenderal Robert Boden Powel dari Inggris melancarkan suatu gagasan tentang pendidikan di luar sekolah untuk anak-anak Inggris, dengan tujuan rupaya mereka menjadi manusia Inggris yang baik, sesuai dengan keadaan dan keutuhan kerajaan Inggris Raya ketika itu.

Untuk itu beliau mengarang suatu buku yang terkenal, yaitu buku “SCOUTING FOR BOYS”. Buku ini memuat cerita pengalaman beliau dan latihan apa yang diperlukan untuk para Pramuka.

Gagasan Boden Powel itu jitu, cemerlang, dan sangat menarik sehingga dilaksanakan juga di negara-negara lain dintaranya di Nederland (padvinder, padvinderij).

Oleh orang Belanda gagasan itu kemudian dibawa dan dilaksanakan juga di jajahannya di sini (Nederland Oost Indie), dan oleh orang-orang Belanda di Indonesia didirikan sebuah organisasi yang bernama NIPV (Nederland Indische Pandvinders Vereeniging = Persatuan Pandu-pandu Hindia Belanda).

Oleh pemimpin-pemimpin di dalam pergerakan nasional gagasan Boden Powel itu diambil alih, dan dibentuklah organisasi-organisasi kepanduan yang bertujuan membentuk manusia Indonesia yang baik yaitu menjadi kader pergerakan nasional, didirikan bermacam-macam organisasi kepanduan antara lain  JPO (Javaanse Padvinders Organisatie), JJP (Jong Java Padvindery), NATIPIJ (Nationale Islamitische Padvinderij), SIAP (Sarikat Islam Afdeling Padvinderij), HW (Hisbul Wathon), dsb.

Sumpah pemuda yang dicetuskan dalam Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, benar-benar menjiwai gerakaan kepanduan nasional Indonesia untuk lebih bergerak maju.

Adanya larangan pemerintah Hindia Belanda kepada organisasi kepanduan di luar NIPV untuk menggunakan istilah padvinder dan padinderij, maka Kiyai Haji Agus Salim menggunakan istilah PANDU dan KEPANDUAN untuk menggunakan istilah asing padvinder dan padinderij itu.

Dengan meningkatnya kesadaran nasional Indonesia, maka timbullah niat untuk mengeratkan persatuan antara organisasi-organisasi kepanduan. Ini menjadi kenyataan pada tahun 1930 dengan adanya INPO (Indonesische Padvinders Organizatie), PK (Pandu Kesultanan) dan PPS (Pandu Pemuda Sumatera) berdiri menjadi satu organisasi yaitu KBI (Kepanduan Bangsa Indonesia). Kemudian terbentuklah suatu federasi yang dinamakan Persatuan Antar Pandu-Pandu Indonesia (PAPI( pada tahun 1931, yang kemudian berubah menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia (BPPKI) pada tahun 1938.

Di waktu pendudukan Jepang (Perang Dunia II), oleh penguasa Jepang organisasi kepanduan dilarang berdiri di Indonesia. Tokoh-tokoh pandu banyak yang masuk dalam orgnisasi Seinendan, Keibodan dan Pembela Tanah Air (PETA)

Dan sesudah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, di waktu berkobarnya perang kemerdekaan dibentuklah organisasi kepanduan yang berbentuk kesatuan, yaitu Pandu Rakyat Indonesia pada tanggal 28 Desember 1945 di Sala, sebagai satu-satunya organisasi kepanduan di dalam wilayah Republik Indonesia.

Setelah pengakuan kedaulatan maka di dalam alam liberal, terbukalah kesempatan kepada siapapun untuk membentuk organisasi-organisasi kepanduan. Berdirilah kembali organisasi HW, SIAP, Pandu Islam Indonesia, Pandu Kristen, Pandu Katolik, KBI dan lain-lain.

Menjelang tahun 1961 kepanduan Indonesia telah terpecah-pecah menjadi lebih dari 100 organisasi kepanduan, suatu keadan yang terasa sangat lemah, meskipun sebagian dari pada organisasi itu terhimpun dalam tiga federasi organisasi kepanduan yaitu satu federasi kepanduan putera, dua federasi organisasi-organisasi kepanduan puteri yaitu IPINDO (Ikatan Pandu Indonesia) tanggal 13 September 1951, POPPINDO (Persatuan Organisasi Pandu Puteri Indonesia) pada tahun 1954, dan PKPI (Perserikatan Kepanduan Puteri Indonesia). Tahun 1955 IPINDO berhasil menyelenggarakan Jambore Nasional I di Pasar Minggu, Jakarta.

Mengalami kelemahan itu,  maka ketiga federasi tersebut melebur diri menjadi satu federasi yang diberi nama PERKINDO (Persatuan Kepanduan Indonesia). Akan tetapi hanya kira-kira 60 buah saja dari 100 lebih organisasi kepanduan itu yang ikut di dalam federasi PERKINDO dan jumlah anggota secara keseluruhan lebih kurang hanya 500.000 orang.

Lagi pula, di dalam federasi itu sebagian dari pada 60 organisasi-organisasi anggota PERKINDO, terutama yang ada di bawah onderbauw organisasi politik atau organisasi massa, tetap berhadap-hadapan berlawanan satu sama lain, sehingga tetap terasa lemahnya gerakan kepanduan Indonesia.

Oleh PERKINDO dibentuklah suatu panitia untuk mendirikan suatu jalan keluar, panitia itu menyimpulkan bahwa selain lemah berpecah-pecah, gerakan kepanduan Indonesia itu lemah pula karena terpaku dalam cengkraman gaya lama yang lebih tradisional dari pada kepanduan Inggris, pembawaan dari luar negeri. Hal ini berakibat bahwa pendidikan yang diselenggarakan oleh Gerakan Kepanduan Indonesia itu disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan Bangsa dan masyarakat Indonesia, maka ketika itu gerakan kepanduan kurang memperoleh tanggapan dari Bangsa dan masyarakat Indonesia. Kepanduan hanya berjalan di kota-kota besar dan di situ pun hanya terdapat pada lingkungan orang-orang yang sedikit banyak sudah berpendidikan barat.

Kelemahan Gerakan Kepanduan Indonesia itu mau dipergunakan oleh pihak komunis sebagai alasan untuk memaksa Gerakan Kepanduan di Indonesia menjadi Gerakan pioner Muda seperti yang terdapat di negara-negara komunis.

Akan tetapi kekuatan Pancasila di dalam PERKINDO menentangnya, dan dengan bantuan Perdana Menteri Juanda, maka perjuangan mereka menghasilkan keputusan Presiden Republik Indonesia No. 238 tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka yang pada tanggal 20 Mei 1961 ditandatangani oleh Ir. Juanda sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia karena presiden Soekarno sedang berkunjung ke Negeri Jepang.

Gerakan Pramuka adalah suatu perkumpulan yang berstatus NON- GOVERMENTAL (bukan badan pemerintah), dan yang berbentuk kesatuan. Gerakan Pramuka diselenggarakan menurut jalan aturan demokrasi, dengan pengurusnya (Kwartir Nasional, Kwartir Daerah, Kwartir Cabang dan Kwartir Ranting) di pilih di dalam musyawarah.  Semua organisasi kepanduan di Indonesia, kecuali yang di selenggarakan oleh komunis, melebur diri ke dalam Gerakan Pramuka.

Di dalam keputusan Presiden No. 238 tahun 1961 tersebut di atas, Gerakan Pramuka oleh pemerintah ditetapkan sebagai satu-satunya badan di wilayah Republik Indonesia yang diperbolehkan menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi anak-anak dan pemuda-pemuda Indonesia; organisasi lain yang menyerupai, yang sama dan yang sama sifatnya dengan Gerakan Pramuka dilarang adanya.

Gerakan Pramuka itu ternyata jauh lebih kuat organisasinya dan ternyata memperoleh tanggapan dari masyarakat luas, sehingga dalam waktu singkat organisasinya telah berkembang dari kota-kota sampai kampung-kampung dan desa-desa. Jumlah anggotanya meningkat dengan pesat. Kemajuan pesat itu adalah juga berkat Sistem Majlis Pembimbing yang dijalankan oleh Gerakan Pramuka pada tiap tingkat, dari tingkat Nasional sampai pada tingkat gugus depan.

Perluasan Gerakan Pramuka sampai di desa-desa, kegiatan di bidang pembangunan pertanian dan pembangunan masyarakat desa, dan pembentukan serta menyelenggarakan Satuan karya Pramuka Taruna Bumi, telah mengalami kemajuan pesat, sehingga menarik perhatian badan Internasional seperti FAO, UNICEP, UNESCO, ILO dan Boy Scout World Bureau.

Dalam perkembangan masyarakat Indonesia dewasa ini, dihadapi berbagai problem-problem sosial, seperti kepadatan penduduk, urbanisasi, pengangguran dan sebagainya. Berhubungan dengan itu maka pada tahun 1970 Menteri Transmigrasi dan koperasi beserta Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka mengeluarkan suatu instruksi (bersama) yaitu tentang partisipasi Gerakan Pramuka dalam menyelenggarakan transmigrasi dan pembinaan gerakan koperasi.

Dan berhubung dengan masalah drop-out (anak-anak yang berhenti sekolah di tengah jalan), maka Gerakan Pramuka juga mengarahkan perhatiannya kepada pendidikan kejuruan, untuk memberi bekal hidup kelak kepada anak-anak, pemuda-pemuda terutama kepada drop-out itu. Untuk itu diadakan kerja sama dengan Departemen Perindustrian.

Dalam rangka usaha peningkatan kecakapan, keterampilan dan bakti masyarakat Gerakan Pramuka mengadakan kerja sama dengan banyak instansi, seperti Palang Merah Indonesia, Bank Indonesia (Tabanas,Tapelpram),  Departemen Pekerjaan Umum, Departemen P dan K, Departemen Agama dan lain-lain.